AMDAL

Posted: Juni 27, 2013 in Uncategorized

Aturan Hukum tentang AMDAL

Kebijakan pengelolaan lingkungan pada suatu usaha atau kegiatan baik oleh perseorangan maupun badan hukum diatur dalam suatu peraturan. Kebijakan AMDAL telah dilakukan penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan dengan menerbitkan aturan hukum berupa Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Beberapa aturan hukum mengenai lingkungan hidup maupun AMDAL adalah sebagai berikut.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 1997

TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:  a.   bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara;

                        b.   bahwa dalam rangka mendayagunakan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;

                        c.   bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

                        d.   bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

                        e.   bahwa kesadaran dan kehidupan masarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

                        f.    bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e di atas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat:     Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:    UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

  1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
  2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;
  3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
  4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
  5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
  7. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
  8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
  9. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  10. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan;
  11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
  12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya;
  13. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang;
  14. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
  15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
  16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
  17. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
  18. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
  19. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  20. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
  21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
  22. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup;
  23. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
  24. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
  25. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

 

Pasal 2

            Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

 

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

            Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

 

 

Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

  1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
  2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
  3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
  6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

 

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

  1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 6

  1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
  2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

 

Pasal 7

  1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
  3. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  4. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  5. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  6. Memberikan saran pendapat;
  7. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

 

 

 

BAB IV

WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

  1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
  2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
  3. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan

            lingkungan hidup;

  1. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
  2. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
  3. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
  4. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    1. Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 9

  1. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
  2. Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
  3. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
  4. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri.

 

Pasal 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:

  1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  4. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  5. Mengembangkan dan mengembangkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  6. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
  7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
  8. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat;
  9. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

 

Pasal 11

  1. Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri.
  2. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

 

 

Pasal 12

  1. Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan dapat:
  2. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;
  3. mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
    1. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 13

  1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangganya.
  2. Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan.

 

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

  1. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
  2. Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  3. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 15

  1. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
  2. Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 16

  1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
  2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
  3. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 17

  1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
  2. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
  3. Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat :    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  2. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
  3. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
  4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

 

Pasal 2

  1. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
  2. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  4. Terhadap hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Amdal.

 

Pasal 3

  1. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan:
  2. di dalam kawasan lindung; dan/atau
  3. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal.
    1. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    2. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
    3. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau.
    4. dampak potensial dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat.
      1. Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
      2. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
      3. penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
      4. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
      5. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
      6. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
      7. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

 

Pasal 4

  1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
  2. memiliki skala/besaran lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I; dan/atau
  3. tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup,dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal di luar Lampiran I.
    1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:
    2. pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
    3. tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
      1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh:
      2. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian;
      3. gubernur;
      4. bupati/walikota; dan/atau
      5. masyarakat.
        1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan setelah dilakukan telaahan sesuai kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 5

  1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, apabila:
  2. dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  3. berdasarkan pertimbangan ilmiah, ,tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
    1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
    2. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh:
    3. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian;
    4. gubernur;
    5. bupati/walikota; dan/atau 4
    6. masyarakat.
      1. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

 

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG IZIN LINGKUNGAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan;

Mengingat :    1.   Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
  2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
  3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
  4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
  5. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
  6. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
  7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
  8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
  9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
  10. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
  11. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
  12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
  13. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

 

Pasal 2

  1. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
  2. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
  3. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
  4. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
  5. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

 

BAB II

PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

  1. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
  2. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

 

Bagian Kedua

Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 4

  1. Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
  2. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
  3. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

 

Pasal 5

  1. Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
  2. Kerangka Acuan;
  3. Amdal; dan
  4. RKL-RPL.
    1. Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Amdal dan RKL-RPL.

 

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 7

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen Amdal berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

  1. Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:
  2. tunggal;
  3. terpadu; atau
  4. kawasan.
    1. Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
    2. Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
    3. Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

 

 

Pasal 9

  1. Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:
  2. yang terkena dampak;
  3. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
  4. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
    1. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  melalui:
    2. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
    3. konsultasi publik.
      1. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
      2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
      3. Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
      4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 10

  1. Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
  2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
  3. perorangan; atau
  4. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
    1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendirikan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

 

Pasal 11

  1. Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
  2. Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
  3. Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.
  4. Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
  5. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditunjuk oleh Menteri.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal, serta lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 12

  1. Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal.
  2. Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

 

Pasal 13

  1. Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila:
  2. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
  3. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; atau
  4. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
    1. Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
    2. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
    3. rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
      1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Bagian Ketiga

Penyusunan UKL-UPL

Pasal 14

  1. UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
  2. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
  3. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

 

Pasal 15

  1. Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri.
  2. Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  3. identitas pemrakarsa;
  4. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  5. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
  6. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan
  7. hidup.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan UKLUPL diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan UKL-UPL berdasarkan pedoman penyusunan UKL-UPL yang diatur dengan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

 

Pasal 18

Dalam hal:

  1. Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
  2. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota; pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

 

Pasal 19

  1. Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
  2. Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

 

BAB III

PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Bagian Kesatu

Kerangka Acuan

Pasal 20

  1. Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Amdal dan RKL-RPL.
  2. Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
  3. Menteri melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;
  4. gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi; atau
  5. bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
    1. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

 

Pasal 21

  1. Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
  2. Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
  3. Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
  4. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
  5. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

 

Pasal 22

  1. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal.
  2. Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
  3. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

 

 

 

Pasal 23

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

 

Pasal 24

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau Pasal 22 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

 

Pasal 25

  1. Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
    1. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
    2. Pemrakarsa tidak menyusun Amdal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
  2. Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

 

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Bagian Kedua

Amdal dan RKL-RPL

Pasal 27

Pemrakarsa menyusun Amdal dan RKL-RPL berdasarkan:

  1. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
  2. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

 

Pasal 28

  1. Amdal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diajukan kepada:
  2. Menteri melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;
  3. gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi; atau
  4. bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
    1. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Amdal dan RKL-RPL.
    2. Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Amdal dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.
    3. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Amdal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
    4. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Amdal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

 

Pasal 29

  1. Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Amdal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.
  2. Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Amdal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
  3. Rekomendasi hasil penilaian Amdal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  4. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
  5. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
    1. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
    2. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
    3. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan
    4. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
      1. Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Amdal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Amdal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.

 

Pasal 30

  1. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Amdal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
  2. Berdasarkan dokumen Amdal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Amdal dan RKL-RPL.
  3. Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

 

Pasal 31

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan/atau Pasal 30 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Amdal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

 

Pasal 32

  1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
  2. Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

 

Pasal 33

  1. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:
  2. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
  3. pernyataan kelayakan lingkungan;
  4. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
  5. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c.
    1. Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 34

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

  1. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
  2. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

 

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Amdal dan RKL-RPL diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Bagian Ketiga

UKL-UPL

Pasal 36

  1. Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada:
  2. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:

1)      di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;

2)      di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;

3)      di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau

4)      di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

  1. gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:

1)      di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

2)      di lintas kabupaten/kota; dan/atau

3)      di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

  1. bupati/walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
    1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKLUPL.
    2. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKLUPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
    3. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
    4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

 

 

Pasal 37

  1. Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
  2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  3. persetujuan; atau
  4. penolakan.

 

Pasal 38

  1. Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
  2. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKLUPL;
  3. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
  4. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
    1. Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

 

Pasal 39

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

  1. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
  2. pernyataan penolakan UKL-UPL.

 

Pasal 40

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat dilakukan oleh:

  1. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
  2. kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau
  3. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

 

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 42

  1. Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKLUPL.

 

Pasal 43

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

  1. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
  2. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  3. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

 

Pasal 44

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

 

Pasal 45

  1. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Amdal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
  3. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
  4. Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

 

Pasal 46

  1. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
  3. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
  4. Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

 

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 47

  1. Izin Lingkungan diterbitkan oleh:
  2. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
  3. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
  4. bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.
    1. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:
    2. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan
    3. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

 

Pasal 48

  1. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit memuat:
  2. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
  3. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
  4.  berakhirnya Izin Lingkungan.
    1. Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.
    2. Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

 

 

Pasal 49

  1. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

 

Pasal 50

  1. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
  2. Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  3. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  4. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  5. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:

1)      perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

2)      penambahan kapasitas produksi;

3)      perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;

4)      perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;

5)      perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;

6)       perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;

7)      Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;

8)      terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

9)      terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

  1. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  2. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
    1. Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
    2. Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
    3. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
    4. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Amdal dan RKL-RPL.
      1. Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
      2. Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
      3. Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
      4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 51

  1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
  2. Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
  3. Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

 

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 53

  1. Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
    1. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    2. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
    3. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

 

2.11     Tata cara Pelaksanaan AMDAL

Langkah-langkah pengerjaan AMDAL dapat dikelompokkan menjadi tahap pelingkupan, tahap analisis, dan tahap perencanaan pengendalian. Semua harus dilakukan berurutan karena hasil suatu langkah akan mempengaruhi arah langkah selanjutnya. Setelah ketiga tahap itu selesai, rancangan kegiatan akan dinilai kelayakan lingkungannya. Ada pun tahap pengerjaan AMDAL tesebut diuraikan dalam prosedur AMDAL yang terdiri dari (Suratmo, 2002):

  1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

 

  1. Proses pengumuman

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang  Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

  1. Proses pelingkupan (scoping)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkaiti dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.

  1. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL.

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

  1. Kesepakatan KA-ANDAL

Hasil penilaian KA ANDAL adalah Surat Kesepakatan KA ANDAL yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan ANDAL, RKL dan RPL.

  1. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

  1. Persetujuan kelayakan lingkungan
  2. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh:

1)      Menteri, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat;

2)      Gubernur, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi provinsi; dan

3)      Bupati/walikota, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota.

  1. Penerbitan keputusan wajib mencantumkan:

1)      Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan; dan

2)      Pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga.

Pada dasarnya dokumen AMDAL berlaku sepanjang umur usaha atau kegiatan. Namun demikian, dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa apabila kagiatan fisik utama suatu rencana usaha atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungannya.

Dalam hal dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa, maka Pemrakarsa dapat mengajukan dokumen AMDALnya kepada instansi lingkungan yang bertanggung jawab untuk dikaji kembali, apakah harus menysun AMDAL baru atau dapat mempergunakan kembali untuk rencana kegiatannya. Keputusan kelayakan lingkungan dinyatakan batal apabila terjadi pemindahan lokasi atau perubahan desain, proses, kapasitas, bahan baku dan bahan penolong atau terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain sebelum usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

Apabila Pemrakarsa kegiatan hendak melaksanakan kegiatannya kembali maka Pemrakarsa wajib mengajukan perubahan pada Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya untuk diputuskan apakah diwajibkan untuk membuat AMDAL baru atau membuat adendum ANDAL, KL, dan RPL; atau mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan. Penetapan keputusan perubahan tersebut akan dibuat dalam suatu pengaturan mengenai kriteria perubahan yang lebih rinci.

Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

a)      Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;

b)      Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan

c)      Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

 

Gambar 2.1 Tata cara Pelaksanaan AMDAL

Regulator Amerika Serikat dan Eropa menyetujui Google membeli Motorola Mobility Holdings Inc 12,5 miliar dolar, dan mereka mengatakan tetap mengawasi dengan mata tajam untuk memastikan paten penting industri telekomunikasi dilisensikan dengan harga wajar.

Ini merupakan salah satu dari serangkaian persetujuan pada Senin (13/2) yang menggarisbawahi perebutan perusahaan-perusahaan teknologi untuk mendapatkan kolam besar paten, tulis Reuters dalam laporannya.

Departemen Kehakiman AS juga merestui konsorsium yang dipimpin Apple Inc membeli kekayaan paten perusahaan Kanada yang bangkrut, Nortel Networks Corp, dan menandatangani pembelian paten Novell Inc oleh Apple.

Upaya Google membeli Motorola, berikut 17.000 hak paten dan 7.500 aplikasi paten, dipandang sebagai langkah untuk bersaing dengan rival seperti Apple dan mempertahankan diri dan produsen-produsen ponsel Android dalam litigasi paten.

Akuisisi ini, yang terbesar dalam sejarah Google, juga akan menandai langkah paling signifikan raksasa Internet itu terjun ke bisnis perangkat keras–sebuah pasar di mana ia memiliki sedikit pengalaman.

Beberapa investor khawatir bahwa margin keuntungan Google mungkin akan “tersakiti” ketika menjadi pembuat perangkat keras, meskipun Google mengatakan berniat untuk menjalankan Motorola sebagai unit bisnis yang terpisah.

Regulator di China, Taiwan, dan Israel masih belum menandatangani mengenai pembelian Motorola oleh Google.

“Keputusan merger ini tidak dan tidak akan berarti bahwa kita tidak khawatir dengan kemungkinan bahwa, setelah Google memiliki portofolio ini, Google dapat menyalahgunakan paten ini, menghubungkan beberapa paten dengan perangkat Android-nya. Ini kekhawatiran kita..,” kata Joaquin Almunia dari Komisi Persaingan Uni Eropa kepada wartawan di Brussels.

Regulator di China memiliki kesempatan hingga tanggal 20 Maret untuk memutuskan apakah akan menyetujui kesepakatan itu atau mulai fase ketiga review, menurut sebuah sumber yang dekat dengan masalah itu.

Pembelian tersebut akan membuat Google mempunyai salah satu perpustakaan paten terbesar dalam industri ponsel, serta menjadi manufaktur perangkat keras yang memungkinkan raksasa Internet itu mengembangkan lini produk ponsel sendiri.

Google, pendatang baru di pasar ponsel, sudah dituntut atas pelanggaran paten oleh Oracle Corp yang meminta ganti rugi hingga 6 miliar dolar.

Langkah Google untuk membeli Motorola Mobility terjadi tidak lama setelah ia mencoba dan gagal untuk membeli paten Nortel. Pemenangnya konsorsium yang dipimpin Apple, yang di dalamnya ada Research in Motion Ltd, Microsoft Corp, EMC Corp, Ericsson, dan Sony Corp.

Mereka setuju pada Juli untuk membayar 4,5 miliar dolar untuk 6000 paten dan paten aplikasi.

Sumber : http://id.berita.yahoo.com/regulator-dan-eropa-setuju-google-akuisisi-motorola-mobility-122729582.html

Pemerintah Jepang menganggarkan dana sebesar 620 ribu dolar AS untuk pelayanan keterbukaan informasi publik guna mendukung penegakan demokrasi.

“Biaya itu untuk layanan kenyamanan atau kemudahan dalam akses informasi publik yang dikeluarkan pemerintah Tokyo, Jepang selama setahun,” kata Guru Besar Universitas Doshisha, Kyoto, Jepang, Prof Eiji Oyamada, dalam  seminar internasional bertema “Disclosure information and Good Governance”.

Pelayanan informasi publik itu, kata dia, hanya dikelola oleh 23 staf. Mereka bertugas mengelola dan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan publik. Sementara anggaran untuk alat tulis kantor (ATK), menelan dana sekitar 2,1 miliar yen (178 ribu dolar Amerika).

“Itu merupakan contoh dari biaya layanan keterbukaan informasi publik sepanjang 2009,” paparnya. Layanan keterbukaan informasi publik itu telah memiliki legalitas sejak 2001 di Jepang. Diakuinya, Jepang  terinspirasi dari model keterbukaan informasi Amerika dan Inggris.

Peneliti asal Jepang itu mengungkapkan, pada 2009 terdapat 75.899 kasus permintaan informasi. Dari jumlah kasus tersebut, disikapi dengan tiga cara yakni dengan informasi penuh sebanyak 38 persen, informasi sebagian (parsial) 59 persen dan informasi tertutup 3,2 persen.

Menurut Oyamada, informasi yang tidak terbuka (tertutup) salah satu pertimbangannya adalah menyangkut keamanan nasional yang tidak boleh dibuka ke publik.

Ketua Komisi Informasi Publik Daerah Sulsel H Aswar Hasan mengatakan, semangat keterbukaan informasi sudah ada sejak reformasi 1998. “Namun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) baru ada pada 30 April 2008 dan mulai diberlakukan 30 April 2010,” katanya.

Sumber : Yahoo

Tawuran Sma 6 dengan Wartawan

Posted: Oktober 4, 2011 in Uncategorized
09.20.2011 · Posted in Kriminal

tawuran sma 6Tawuran SMA 6 Jakarta Dengan Wartawan pada Senin (19/9) berakhir ricuh dan membuat pihak sekolah terpaksa meliburkan anak didiknya selama 5 hari.  Kasus ini bermula saat puluhan siswa mengkeroyok reporter Trans 7 yang bernama Oktaviardi, yang saat itu sedang meliput tawuran antara siswa SMA 6 dan Siswa SMA 70 di daerah Mahakam. Pimpinan SMA Negeri 6 merasa gerah dengan pemberitaan di media seputar “tawuran  sma 6″ yang melibatkan siswa-siswanya dengan wartawan. Mereka menganggap berita yang beredar tidak berimbang dab berencana mengadukan masalah ini ke Dewan Pers.

Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Imam Sugianto membantah bahwa pihaknya tak melakukan tindakan dalam menghentikan sejumlah kasus tawuran yang sering terjadi di SMA 6 dan SMA 70 Jakarta. Namun, ia membenarkan bahwa pertikaian antarkedua sekolah tersebut memang telah terjadi puluhan tahun.

Imam mengajak sejumlah pihak mencari akar permasalahan yang tak kunjung selesai dari sikap anarkis para pelajar tersebut. Menurut Imam, itu bukan hanya tugas Polri untuk menelusurinya.

“Jangan bilang tidak ada tindakan. Pihak terkait sudah melakukan upaya-upaya. Saya melihat record Jaksel ini terkait dengan pemerintah kota bekerja sama dengan Kemdiknas. Bahkan, sampai membuat posko terpadu,” ujar Kombes Imam di Gedung Polres Jakarta Selatan, Senin (19/9/2011) malam.

“Akar tawuran sma 6 itu harus kita lihat. Itu kan sudah puluhan tahun. Saya belum tahu, tapi analisis saya apakah pertentangan antara SMA 6 dan SMA 70 diwariskan. Itu yang harus dicari. Itu bukan hanya tugas Polri, tetapi semua pihak,” tuturnya.

Keributan terjadi saat puluhan wartawan menggelar aksi protes di depan SMA 6, Bulungan, Jakarta Selatan. Sejumlah pelajar menyerang dan melakukan pemukulan terhadap dua wartawan saat aksi sedang berlangsung.

Keributan terjadi saat fotografer Media Indonesia, Panca mengalami tindakan pemukulan saat dia sedang mengambil gambar aksi protes ini. Salah seorang wartawan Rakyat Merdeka yang coba membantu juga ikut terkena pukulan oleh puluhan pelajar yang tidak ingin sekolah mereka diprotes.

Aksi protes digelar puluhan wartawan terkait dengan pemukulan yang dilakukan terhadap pelajar SMA 6 saat terjadi tawuran di depan sekolah mereka dengan SMA 70 Bulungan. Wartawan Trans7, Oktaviardi, yang kebetulan sedang berada di lokasi tawuran, menjadi korbannya saat sedang mengambil gambar.

Puluhan pelajar yang melihatnya langsung mengerubungi Oktaviardi dan mengambil paksa kaset liputannya. Saat ini kejadian yang dialami Okta sudah dilaporkan ke polisi.

Tradisi tawuran SMA 6 juga dibenarkan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfudz Siddiq yang merupakan alumnus sekolah itu pada tahun 1984. Hal ini ia sampaikan pada Senin sore saat mengetahui peristiwa kekerasan terhadap wartawan.

Salah satu alasan sering terjadinya tawuran sma 6, kata Mahfudz, karena lingkungan SMA 6 yang dikepung mal dan segala aktivitas yang mengganggu proses belajar mengajar. Faktor lain adalah solidaritas antarpelajar.

Mengapa dikalangan remaja masih terpancing dengan masalah-masalah tauran?

Sabang, (Analisa)
Penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS merupakan masalah sosial bersifat universal yang dapat merusak kehidupan pribadi pemakainya dan secara tidak langsung mengancam kehidupan masyarakat.

Untuk memerangi masalah penyalahgunaan narkoba ini diperlukan keterpaduan semua unsur, ujar Walikota Sabang diwakili Asisten I Pemko Drs Zakaria, MM saat membuka sosialisasi bahaya narkoba dan HIV/AIDS bagi keluarga besar TNI AL, Kamis (28/1).

Menurutnya, kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang dari tahun ke tahun meningkat, hal ini terbukti dari jumlah penyitaan barang bukti beberapa waktu lalu yang telah dimusnahkan di lokasi Sabang fair.

Kota sabang sudah menjadi sasaran dari peredaran obat-obat terlarang tersebut, karena diketahui bisnis haram ini sangat menggiurkan dan menjanjikan keuntungan yang lebih besar dalam waktu singkat bagi pelakunya .

Dalam penanggulangan maupun pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba perlu adanya koordinasi antara setiap anggota badan narkotika kota Sabang.

Dikatakan, pemerintah telah menunjukkan perhatian yang tinggi dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2004, tanggal 22 Maret tahun 2004 tentang Badan Narkotika Nasional dan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor B/121/II/2004 BNN pada tanggal 13 Februari 2004 perihal dukungan terhadap pembentukan Badan Narkotika se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk memerangi narkoba diperlukan keterpaduan tidak hanya pihak TNI/Polri dan instansi pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat, ujarnya (kim)

Sumber: Harian Analisa

Sebagai warga Negara Indonesia sudah selayaknya kita mendapatkan hak-hak kita sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. Namun selain hak yang layak didapatkan, kita juga memiliki kewajiban yang harus dijalani. Dari sekian banyak hak dan kewajiban tersebut diantaranya adalah:
• Hak Warga Negara Indonesia
1. Hak atas kewajiban yang sama di mata hukum (pasal 27 ayat 1)
2. Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
3. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (pasal 28E ayat 3)
4. Hak untuk bekerja dengan imbalan yang adil (pasal 28D ayat 2)
5. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (pasal 28E ayat 1)
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat satu bab yang secara khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia yaitu bab XA pasal 28A sampai 28J.

• Kewajiban Warga Negara Indonesia
1. Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela Negara (pasal 27 ayat 3)
2. Kewajiban menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 28J ayat 1)
3. Kewajiban untuk tunduk pada batasan yang ditetapkan undang-undang (pasal 28J ayat 2)
4. Kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 30 ayat 1)
5. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar (pasal 31 ayat 2)
Tanggung jawab warga Negara erupakan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan bersedia menganggung akibat atas pelaksanaannya tersebut. Bentuk tanggung jawab warga Negara diantaranya adalah:
1. Mewujudkan kepentingan nasional.
2. Ikut terlibat dalam memecahkan masalah-masalah bangsa.
3. Mengembangkan kehidupan masyarakat ke depan (lingkungan kelembagaan)
4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi

Sumber : http://sarahzia.blogspot.com/2011/02/sebagai-warga-negara-indonesia-sudah.html

Masyarakat Indonesia sepertinya cenderung sudah mengenal kata ‘demokrasi’. Terutama bagi mereka yang sudah merasakan hidup di Indonesia tahun 1998, dimana demokrasi dipaksa untuk bangun dari tidur panjangnya dan kembali mengeluarkan taringnya. Demokrasi sendiri sebenarnya tidak memiliki definisi yang spesifik, kecuali jika dipandang melalui kacamata etimologis, seiring berjalannya waktu. Demokrasi dengan sendirinya bergerak secara elastis mengikuti perkembangan zaman.

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari dua kata di bahasa Yunani, yaitu: demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam rangka menindaklanjuti konsep demokrasi tersebut, sangat banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya, diantaranya adalah Sidney Hook yang mengungkapkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan – keputusan pemerintah yang penting secara langsung tidak langsung pada kesempatan mayaoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Jadi secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Di Indonesia, prinsip demokrasi sudah turun temurun diwariskan dari para leluhur pejuang kemerdekaan. Prinsip ini bahkan dipatri secara permanen dalam dasar Negara yang kita kenal dengan UUD 1945. Dalam batang tubuh UUD 1945 prinsip demokrasi secara kental dapat kita rasakan dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Bahkan kata ‘demokrasi’ dapat kita lihat secara langsung dalam pasal 33 ayat 4 yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dua ayat tersebut sebenarnya cukup menjadi bukti fisik bahwa leluhur kita berusaha mewariskan semangat demokrasi pada generasi-generasi di bawahnya. Namun seringkali demokrasi disalah artikan. Entah diperlakukan terlalu keras sehingga demokrasi tidak bisa ‘bernapas’ ataupun terlalu bebas sehingga demokrasi tidak bisa dikendalikan. Pengaplikasian demokrasi hendaknya dijalankan oleh semua pihak secara terbuka. Baik dari rakyat sipil yang mengawasi jalannya pemerintahan, ataupun oknum pemerintah yang telah dipercayai untuk memegang tanggung jawab di posisi vital kenegaraan.

Keterbukaan antara rakyaat sipil dan pemerintah merupakan salah satu kunci untuk menciptakan suatu Negara dalam menjalankan demokrasi. Kejujuran dari rakyat akan kebutuhannya, keterusterangan pemerintah dengan apa yang sedang ditanganinya, dan disertai dengan kesabaran kedua belah pihak akan senantiasa menimbulkan sikap saling mengerti yang akan membawa ke arah demokrasi yang lebih baik.

Sumber : http://sarahzia.blogspot.com/2011/02/demokrasi-dan-sebuah-konsep-pengertian.html